JAKARTA, iDoPress - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mempertanyakan sumber pembiayaan tambahan, jika ongkos haji 2026 mengalami kenaikan.

Dia pun mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada penurunan kualitas layanan, meskipun pemerintah berkomitmen kenaikan yang terjadi tak akan dibebankan ke jemaah.

“Dengan adanya arahan tersebut, tambahan biaya ini kami meminta penjelasan kepada Kementerian dari pos anggaran mana pembiayaan tambahan tersebut akan diambil? Dan apakah melalui optimalisasi anggaran yang ada, efisiensi komponen biaya lainnya, atau dukungan dari APBN,” ujar Dini dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah RI serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Rabu (8/4/2026).

Politikus Nasdem itu menegaskan, pemerintah perlu menyiapkan skema pembiayaan yang jelas agar kebijakan tidak membebani jemaah, sekaligus tetap menjaga kualitas layanan.

“Jadi mohon bisa dijelaskan skema dan mitigasi agar disiapkan kebijakan ini tetap bisa berjalan tanpa mengurangi kualitas layanan bagi jemaah,” kata dia.

Dini juga menyoroti kemungkinan keterlibatan BPKH dalam menutup kenaikan biaya melalui nilai manfaat dana haji.

Namun, Dia mengingatkan agar langkah tersebut tidak mengganggu keberlanjutan dana haji.

“Jika apakah BPKH siap juga menambah porsi subsidi melalui nilai manfaat untuk menutup kenaikan biaya akibat avtur tersebut? Jika itu dilakukan, apakah kondisi dana haji kita masih aman dan berkelanjutan tanpa membebani jemaah yang akan datang?” ujarnya.

Lebih lanjut, Dini mendorong agar pemerintah membuka opsi dukungan anggaran, sesuai ketentuan perundang-undangan guna memastikan kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jemaah.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI M Irfan Yusuf menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar kenaikan biaya haji tidak dibebankan kepada jemaah, jika benar-benar terjadi.

Menurut Irfan, pemerintah juga sudah mengkaji berbagai kemungkinan sumber pembiayaan tambahan yang dapat digunakan.

“Memang permintaan Presiden, apapun yang terjadi, kalau toh nanti harus ada penyesuaian-penyesuaian harga, terutama terkait dengan biaya penerbangan, kita upayakan tidak dibebankan kepada jemaah kita,” kata Irfan.

“Kita hari Jumat yang lalu sudah mencoba mencari-cari peluang-peluang, kemungkinan-kemungkinan dari mana sumbernya. Tapi nanti ada rapat kabinet, nanti setelah itu akan kita pastikan dari mana sumber-sumbernya,” sambungnya.

Saat ditanya kemungkinan penggunaan dana BPKH atau APBN, Irfan menegaskan bahwa semua opsi masih terbuka.

“Bisa berbagai kemungkinan. Yang jelas Presiden minta tidak dibebankan kepada jemaah,” ujarnya.