Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini

Kirim artikel

Editor Ferril Dennys

SEBUAH pabrik gula boleh berhenti karena boiler rusak. Tapi ketika ia berhenti berkali-kali dalam setahun, dan negara hanya menonton, itu bukan lagi soal mesin—itu soal pembiaran.

Itulah yang terjadi di Blora, Jawa Tengah, sejak pertengahan 2025 hingga hari ini.

Pabrik Gula PT Gendhis Multi Manis (GMM), anak usaha Perum Bulog, mengalami kerusakan boiler coal dan boiler bagasse secara berurutan: Mei-Juni 2025, lalu kembali September 2025, hingga memaksa giling dihentikan total pada 24 September 2025.

Realisasi produksi tahun itu hanya 219.774 ton tebu dari target 400.000 ton—anjlok hampir separuh.

Kondisi itu, memaksa ribuan petani tebu--puluhan kali menggelar unjuk rasa--yang puncaknya menggelar konvoi mengepung alun-alun Kabupaten Blora, menagih janji giling--sebagai akomulasi ekspresi protes terhadap minimnya perhatian pemerintah.

Namun, upaya tampak gagal, laksana cinta bertepuk sebelah tangan.

Kondisi itulah yang pada akhirnya--Selasa, 9 Juni 2026--membawa puluhan karyawan Pabrik Gula PT GMM mendatangi Gedung DPR RI di Senayan.

Mereka bukan berdemo dengan spanduk dan pengeras suara. Mereka datang membawa data, keluhan, dan harapan—berharap ada wakil rakyat yang mau mendengar.

Dan hari itu, mereka diterima. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Rina Sa'adah, membuka pintu ruang rapat fraksi untuk Paguyuban Petani Tebu Kabupaten Blora.

Tiga babak krisis dalam setahun, dengan masalah yang sama: petani yang berteriak, dan belum ada langkah intervensi pemangku kebijakan--bahkan walau telah menelan kerugian kurang lebih Rp 500 miliar dan 40.000 orang terdampak.

Apa yang terjadi dengan PT GMM sebetulnya bukan semata kecelakaan teknis. Ini adalah alarm darurat tata niaga gula nasional yang dibiarkan berbunyi terus-menerus tanpa direspons tuntas.

Krisis yang Berulang, Solusi yang Tambal Sulam

Kalau pun ada penanganan, penanganan yang ada sejauh ini bersifat reaktif dan parsial. Plt Direktur Utama PT GMM, Sri Emilia Mudiyanti, mengakui rencana perbaikan menyeluruh terhambat kondisi keuangan perusahaan yang masih defisit, sehingga manajemen harus mengajukan permohonan bantuan kepada pemegang saham.

Tepatnya pada bulan Januari 2026, delegasi Pemkab Blora bertemu Direktur Utama Bulog dan mendapat respons positif—namun persetujuan resmi masih dalam proses.

Pada bulan Juni 2026, Bulog akhirnya mengusulkan pergantian manajemen PT GMM dan mengajukan usulan perbaikan boiler kepada pemegang saham, sebagai bagian dari pembenahan tata kelola perusahaan.

Semua langkah ini patut diapresiasi. Namun semuanya masih tampak baru sekadar menambal kebocoran.