JAKARTA, iDoPress - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalankan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan pangan, mulai dari memastikan pasokan dari daerah penghasil, mengembangkan urban farming, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk memantau harga pangan.

Langkah tersebut penting karena Jakarta bukan daerah penghasil pangan. Sekitar 98 persen kebutuhan pangan masyarakat Ibu Kota masih dipasok dari daerah lain.

"Penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui tiga pilar, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok saat dihubungi iDoPress, Jumat (24/7/2026).

Perkuat kerja sama dengan daerah pemasok

Untuk menjaga ketersediaan pangan, Pemprov DKI menjalin kerja sama dengan sejumlah daerah penghasil melalui BUMN, BUMD, dan pelaku usaha. Pasokan utama Jakarta antara lain berasal dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Lampung. Kerja sama tersebut juga menjadi langkah antisipasi jika terjadi gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem, bencana, maupun hambatan distribusi.

"Kerja sama antardaerah tidak hanya dilakukan saat terjadi keadaan darurat, tetapi terus dibangun sebagai langkah antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi gangguan pasokan," ujar Hasudungan.

Di tengah keterbatasan lahan pertanian, Jakarta juga mengembangkan urban farming untuk meningkatkan produksi pangan dari dalam kota. Saat ini, terdapat sekitar 1.500 lokasi urban farming yang dikelola 521 kelompok tani. Komoditas yang dibudidayakan meliputi sayuran, buah-buahan, tanaman obat, serta pangan nonberas seperti singkong dan ubi jalar.

"Di tengah keterbatasan lahan, kami terus mendorong kerja sama antardaerah dan memanfaatkan ruang yang ada untuk meningkatkan produksi melalui urban farming," kata Hasudungan.

Pantau harga dengan teknologi digital

Selain menjaga pasokan, Pemprov DKI memantau stok dan harga pangan di pasar serta menggelar bazar pangan murah dan menyalurkan bantuan pangan. Pemantauan harga dilakukan melalui sistem digital yang menyediakan informasi harga pangan eceran secara real time, termasuk lokasi pasar dan gerai pangan milik BUMD.

Hingga akhir 2026, Pemprov DKI menargetkan Indeks Ketahanan Pangan mencapai 72,84, Pola Pangan Harapan 91,31, serta prevalensi penduduk yang mengalami kekurangan konsumsi pangan turun menjadi 2,43 persen.

"Target tersebut diharapkan dapat mendukung masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan," ujar Hasudungan.

Pasokan antardaerah tetap jadi kunci

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai ketahanan pangan Jakarta tidak dapat dilepaskan dari pasokan daerah lain. Ketergantungan tersebut membuat gangguan distribusi berpotensi memengaruhi harga pangan di ibu kota. Menurutnya, kerja sama dengan daerah penghasil perlu terus dijaga, terutama saat permintaan meningkat.

Sementara itu, urban farming tetap bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan di tingkat lingkungan, tetapi dampaknya terhadap stabilitas harga pangan nasional masih terbatas.

"Urban farming hanya menyelesaikan masalah di lokal. Bahkan hanya di lingkup paling kecil, tetapi persoalan harga pangan nasional tetap membutuhkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang mumpuni, kerja sama dengan pemprov lain, dan sebagainya," ucap Nailul.

Melalui kombinasi pasokan antardaerah, urban farming, intervensi pangan, dan pemantauan harga berbasis teknologi, Jakarta berupaya membangun sistem pangan yang lebih tangguh sekaligus menjaga akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau.

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang