JAKARTA, iDoPress - Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memastikan pemerintah bakal memperkuat pelayanan kesehatan hingga ke desa dan daerah tertinggal.

Penguatan pelayanan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan primer hingga tingkat desa dan dusun.

“Kesehatan selalu menjadi prioritas masyarakat. Karena itu, negara harus memastikan layanan kesehatan hadir sampai ke desa dan dusun," ujar Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan resmi, Selasa (7/7/2026).

Budi menuturkan, upaya menjaga agar masyarakat di desa tetap sehat itu tidak hanya cukup dengan pengobatan, tetapi harus dimulai dari pencegahan dan perubahan perilaku hidup sehat.

"Pemerintah telah membangun jejaring layanan kesehatan primer hingga tingkat akar rumput melalui lebih dari 10.000 Puskesmas, puluhan ribu unit pelayanan kesehatan desa/kelurahan, serta ratusan ribu Posyandu yang didukung lebih dari 1,5 juta kader kesehatan," ujar dia.

Dengan menggandeng Kemendes, ia berharap pemerintah dapat menggerakkan masyarakat untuk mendukung program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

"Pemerintah desa memiliki peran besar dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung program Cek Kesehatan Gratis, penurunan stunting, pengendalian tuberkulosis, dan penguatan Posyandu," tutur Budi.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan bahwa pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari aspek kesehatan masyarakat.

Terlebih lagi, Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa dengan kondisi yang sangat beragam.

"Masih ada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang membutuhkan afirmasi dalam penyediaan layanan kesehatan dasar. Karena itu, kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan menjadi sangat strategis," ujar Yandri.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah terus mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung program kesehatan masyarakat, termasuk percepatan penurunan stunting.

"Setiap tahun dana desa dialokasikan untuk penanganan stunting. Ke depan, kami ingin memastikan penggunaannya semakin tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat desa," ucap Yandri.

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang