Daftar 28 Nama yang Diperkaya dalam Kasus Kuota Haji: Yaqut hingga 313 PIHK

Akibat perbuatan Yaqut dalam kasus korupsi kuota haji khusus, jaksa menyebut negara mengalami kerugian sebesar Rp 622.090.207.166,41.

Yaqut Didakwa Korupsi Kuota Haji, Kerugian Negara Rp 622 Miliar

Yaqut Cholil Qoumas didakwa melakukan tindak pidana korupsi kuota haji dan mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 622 miliar.

Mensesneg: Menko PMK Pratikno Sakit Saja Tidak, Apalagi Mundur dari Kabinet

Mensesneg menepis rumor bahwa Menko PMK Pratikno mundur karena alasan kesehatan. Pratikno dia pastikan sehat dan tidak mundur.

Eks Stafsus Yaqut Disebut Memperkaya Diri 5 Juta Dolar AS dalam Kasus Kuota Haji

Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex didakwa memperkaya diri sebesar 5.233.800 dolar Amerika Serikat (AS) dan Rp 330 juta dala kasus kuota haji 2024.

Perusahaan-perusahaan Zhejiang Membentuk Delegasi untuk Berpartisipasi dalam Pameran Internasional Pengolahan Air dan Perlindungan Lingkungan Indonesia 2026

perusahaan-perusahaan Zhejiang membentuk delegasi untuk berpartisipasi dalam Pameran Internasional Pengolahan Air dan Perlindungan Lingkungan Indonesia 2026

Teluk Pucung Minim RTH, Warga Manfaatkan Lapangan di Tengah Makam untuk Olahraga dan Kumpul

Lapangan Kober di tengah kompleks makam menjadi ruang olahraga dan berkumpul warga Teluk Pucung, Bekasi, di tengah minimnya ruang terbuka hijau.

Terminal Baranangsiang Bogor Tak Kunjung Direvitalisasi, Pemkot Minta Aset Dikembalikan

Sejak diserahkan kepada Pemerintah Pusat pada 2019, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menilai belum ada langkah pembangunan Terminal Baranangsiang.

Tencent Hadirkan Hy3 di WorkBuddy Global, Tawarkan Akses AI Agentic Workspace Gratis Hingga Agustus

Kuota Undangan Upacara HUT ke-81 RI di Istana Langsung Ludes pada Hari Pertama "War Tiket"

Pendaftaran atau war tiket undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta, dibuka selama tiga hari, mulai 5 sampai 7 Agustus 2026.

Putusan MK soal MBG Jadi Momen Tempatkan Pendidikan sebagai Prioritas

Lewat putusan MK itu, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan fundamental sektor pendidikan.