JAKARTA, iDoPress - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mencium niat terselubung dari Nasdem yang mengusulkan agar partai gagal lolos ke DPRD jika tak berhasil menembus parliamentary threshold (PT) DPR.

Bestari menduga, mantan partainya itu ingin menyingkirkan partai-partai yang menjadi kontestan mereka.

"Kemungkinan besar bahwa ada niat-niat terselubung kalau seperti itu, untuk menyingkirkan sesama kontestan ya, untuk kembali berada pada posisi keterwakilan," ujar Bestari kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

Bestari menyampaikan, sebagai usulan, sebenarnya apa yang disampaikan Nasdem itu sah-sah saja.

Namun, Bestari mengingatkan masyarakat bahwa mereka harus mewaspadai partai yang memiliki niat tidak baik seperti itu.

"Yang ingin menghilangkan hak masyarakat untuk diwakili oleh orang yang mereka percaya," ucapnya.

"Ini sebetulnya cukup seharusnya, masyarakat bisa langsung memberikan penilaian akhir terhadap partai politik yang punya keinginan menyingkirkan orang-orang ataupun partai politik lain yang notabene nanti akan mewakili mereka," imbuh Bestari.

Sebelumnya, Ketua DPP NasDem Rifqinizamy Karsayuda menawarkan skema ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tunggal di tingkat nasional, yakni bila parpol gagal tembus ambang batas DPR maka parpol tersebut juga otomatis gagal masuk semua DPRD.

Dengan skema tersebut partai politik yang tidak memenuhi ambang batas nasional, misalnya 6 persen, juga dianggap tidak lolos di Pileg DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Contoh, 6 persen parliamentary threshold nasional, yang jika partai politik tertentu tidak memenuhi 6 persen parliamentary threshold nasional, maka secara otomatis keberadaan suara dan atau kursinya di tingkat provinsi, kabupaten, kota dinyatakan tidak berlaku atau hangus,” ujar Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda saat dihubungi, Jumat (24/4/2026).

Rifqinizamy menjelaskan, skema tersebut menjadi salah satu opsi yang ditawarkan Nasdem dalam desain ambang batas parlemen.

Selain model tunggal, Nasdem sebelumnya juga mengusulkan skema berjenjang yang membedakan besaran ambang batas di tiap tingkatan.

“Jadi yang pertama, parliamentary threshold berjenjang. Misalnya 6 persen untuk nasional, 5 persen untuk provinsi, dan atau 4 persen untuk kabupaten. Atau parliamentary threshold yang menggunakan standar tunggal tapi kemudian memiliki konsekuensi sampai dengan tingkat provinsi, kabupaten, kota,” ungkap Rifqinizamy.

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang